DPRD Riau Soroti Klaim Pertumbuhan Ekonomi 4,75 Persen: “Bukan Karena Kinerja Pemprov”
- account_circle redaksi
- calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
- visibility 65
- print Cetak
PEKANBARU .LintasFaktual.com,+ Klaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,75 persen pada 2026 mendapat sorotan tajam dari DPRD Riau.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menilai capaian tersebut lebih mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi masyarakat ketimbang keberhasilan program pembangunan pemerintah daerah.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, sepanjang tahun berjalan, aktivitas pembangunan yang bersumber dari APBD Riau dinilai belum optimal. Kondisi tersebut, menurutnya, terlihat dari kebijakan penguncian anggaran di sejumlah perangkat daerah yang berdampak terhadap minimnya kegiatan pembangunan.
“Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah?” ujar Edi Basri, Kamis (13/8).
Edi menyebut sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi salah satu faktor penting yang menjaga daya beli masyarakat Riau.
Menurut dia, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang relatif stabil di atas Rp3.000 per kilogram memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap berbelanja dan menggerakkan transaksi ekonomi di berbagai sektor.
“Pertumbuhan ekonomi itu karena kemandirian masyarakat, khususnya petani perkebunan kelapa sawit. Harga sawit sekarang stabil, bahkan cenderung naik,” katanya.
Ia menilai perputaran ekonomi dari sektor perkebunan tersebut menjadi salah satu kekuatan utama yang menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tengah minimnya stimulus pembangunan pemerintah.
Minta Pemprov Jangan Sekadar Klaim Angka Statistik
Edi mengingatkan Pemprov Riau agar tidak hanya menjadikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan tanpa melihat kontribusi nyata kebijakan dan belanja pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengarahkan anggaran untuk memperkuat sektor-sektor produktif, termasuk pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Kalau pemerintah mau mengklaim pertumbuhan ini karena kinerja, seharusnya ada anggaran untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini tidak ada,” tegasnya.
Lebih jauh, Edi menilai perekonomian masyarakat Riau tetap mampu tumbuh meski kontribusi pemerintah daerah terhadap aktivitas ekonomi dinilai masih minim.
“Iya, karena pemerintah tidak ada berbuat, anggaran tidak ada, bantuan tidak ada, pembangunan tidak berjalan. APBD kan hanya untuk belanja pegawai, selain itu kan tidak ada,” pungkas Edi.
- Penulis: redaksi
