Perkuat Pengawalan Hukum Pembangunan, Pemkab Kampar Teken Kesepakatan dengan Kejari
- account_circle redaksi
- calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
- visibility 31
- print Cetak

BANGKINANG Lintas Faktual,com,– Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kampar melalui penandatanganan nota kesepakatan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., yang mewakili Bupati Kampar, di Aula Kejaksaan Negeri Kampar, Kamis (29/10/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Dwianto Prihartono, S.H., M.H., Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kampar Yogi Riyadh Yudistira, S.STP., M.Si., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta undangan lainnya.
Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah menegaskan, dukungan dan pendampingan hukum yang profesional sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Dengan adanya nota kesepakatan ini, kami berharap setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat tanpa ada hambatan hukum,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat muncul dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengelolaan aset daerah, pelaksanaan kontrak kerja sama, hingga pengambilan keputusan administratif.
Karena itu, kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kampar diharapkan mampu memperkuat langkah preventif melalui pendampingan, pertimbangan, dan bantuan hukum sesuai kewenangan yang berlaku.
Melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama ini juga diharapkan meningkatkan kehati-hatian aparatur dalam mengambil keputusan, memperkuat perlindungan terhadap kepentingan hukum pemerintah daerah, serta meminimalkan risiko sengketa yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
Sekda Kampar turut mengajak seluruh jajaran OPD agar memanfaatkan kerja sama tersebut secara optimal, terutama dalam memastikan setiap program dan kebijakan memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sinergi Pemkab Kampar dan Kejaksaan Negeri Kampar ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan sesuai koridor hukum demi kepentingan masyarakat.
- Penulis: redaksi
