Hadirkan Prof. Jimly Asshiddiqie, Universitas Pahlawan Kupas Krisis Etika Publik dan Tantangan Demokrasi Digital
- account_circle redaksi
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- visibility 36
- print Cetak

BANGKINANG KOTA, LINTAS FAKTUAL,com – Sekolah Pascasarjana Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UP) menghadirkan tokoh hukum tata negara nasional, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dalam kuliah umum bertema “Keadaan Digital dan Krisis Etika Publik: Peran Cendekiawan dalam Menjaga Demokrasi”, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut digelar di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Universitas Pahlawan. Kuliah umum ini dihadiri langsung Rektor Universitas Pahlawan, Prof. Dr. Amir Luthfi, bersama jajaran sivitas akademika serta mahasiswa pascasarjana.

Kehadiran Prof. Jimly menjadi momentum penting bagi Universitas Pahlawan untuk memperkuat tradisi akademik sekaligus membuka ruang diskusi intelektual mengenai tantangan demokrasi, konstitusi, dan etika publik di tengah pesatnya transformasi digital.
Prof. Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu akademisi dan tokoh nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Ia dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pertama yang menjabat pada periode 2003–2008.
Selain kiprahnya di dunia akademik dan ketatanegaraan, Prof. Jimly juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri pada 2025.
Tema yang diangkat dalam kuliah umum tersebut dinilai relevan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola interaksi sosial, komunikasi politik, hingga mekanisme penyampaian aspirasi publik.
Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan serius. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, maraknya disinformasi, polarisasi masyarakat, serta menurunnya etika dalam ruang publik menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Dalam situasi tersebut, demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh kebebasan berpendapat dan kemajuan teknologi. Demokrasi juga membutuhkan tanggung jawab moral, kedewasaan berpikir, serta komitmen untuk menjaga nilai-nilai konstitusi dan etika kehidupan berbangsa.
Peran cendekiawan pun menjadi semakin strategis. Kalangan akademisi diharapkan tidak hanya menjadi pengamat perkembangan sosial dan politik, tetapi juga tampil sebagai penjaga nalar kritis, pengawal nilai-nilai demokrasi, serta pemberi pencerahan di tengah derasnya arus informasi digital.
Melalui kuliah umum ini, mahasiswa dan dosen Universitas Pahlawan mendapatkan kesempatan untuk memperluas perspektif keilmuan sekaligus menyerap pemikiran langsung dari tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum tata negara, konstitusi, dan demokrasi.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Sekolah Pascasarjana Universitas Pahlawan dalam meningkatkan kualitas akademik, memperkuat budaya intelektual, serta membangun dialog konstruktif antara perguruan tinggi dan tokoh-tokoh nasional.
Melalui forum akademik ini, Universitas Pahlawan diharapkan semakin berperan dalam melahirkan insan akademis yang kritis, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Penulis: redaksi
