Ahmad Yuzar Siap Sukseskan RBI, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Desa

BANGKINANG .Lintas Faktual ,com- Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai gerakan kolaboratif dalam memperkuat pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. saat mengikuti Rapat Koordinasi pembahasan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk perlindungan perempuan dan anak secara virtual dari Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Senin (14/9/2026).

Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi, Perum Bulog, gubernur, serta para bupati dan wali kota se-Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Bupati Kampar didampingi Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad, M.Si., Kepala Dinas PPKBP3A Kampar Edi Afrizal, TPID Kabupaten Kampar, sejumlah kepala OPD terkait, serta Kepala KCP Bulog Kampar Dedi Permana.

Ahmad Yuzar menegaskan, Pemkab Kampar memberikan dukungan penuh terhadap implementasi SKB Ruang Bersama Indonesia karena sejalan dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sangat mendukung Ruang Bersama Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia serta pemberdayaan dan peningkatan ekonomi perempuan dan anak di Kabupaten Kampar,” ujar Ahmad Yuzar.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kampar selama ini telah menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.

Berbagai pelatihan keterampilan telah diberikan kepada perempuan di Kabupaten Kampar, mulai dari pembuatan kue, menjahit, perbaikan telepon seluler, komputer hingga pelatihan keamanan dan keterampilan lainnya.

“Berbagai program berbasis perempuan dan kearifan lokal terus kita lakukan. Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Kampar,” katanya.

Ahmad Yuzar berharap, kesepakatan yang telah dibangun di tingkat pusat dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi nyata di tingkat daerah hingga ke desa dan kelurahan.

Pemkab Kampar, kata dia, siap mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Setelah kesepakatan di tingkat pusat ini, kita akan menindaklanjutinya di Kabupaten Kampar. Kita siap berkolaborasi agar program Ruang Bersama Indonesia dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut SKB Ruang Bersama Indonesia sebagai langkah penting untuk memperkuat kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Tito, persoalan perlindungan perempuan dan anak merupakan isu yang membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, SKB tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program serta memberikan dukungan anggaran melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini kabar gembira bagi kita semua, terutama bagi perempuan dan anak yang sebelumnya belum terlayani dengan baik,” ujar Tito.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menambahkan, SKB Ruang Bersama Indonesia merupakan kesepakatan lintas kementerian sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia menjelaskan, Ruang Bersama Indonesia merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis pada kearifan lokal serta dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan.

Program tersebut juga diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang lebih responsif gender serta berbasis pada pemenuhan hak anak.

“Ruang Bersama Indonesia menjadi platform bersama untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, berbagai program pembangunan desa selama ini telah melibatkan perempuan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, Ruang Bersama Indonesia dapat menjadi wadah untuk memperkuat dan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan di desa dan kelurahan.

“Program ini sebenarnya sudah kita terapkan di desa dengan berbagai nama dan bentuk program yang mengutamakan keterlibatan perempuan serta berbasis kearifan lokal. Ke depan, kita siap mengkolaborasikannya melalui SKB Ruang Bersama Indonesia,” katanya.

Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, desa dan kelurahan, Ruang Bersama Indonesia diharapkan mampu menjadi gerakan bersama dalam memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan perlindungan anak, serta mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas.