Menkeu Purbaya Soroti Akurasi DTSEN yang Belum Mencerminkan Kondisi Rakyat
- account_circle redaksi
- calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
- visibility 44
- print Cetak
JAKARTA .Lintas Faktual.com,-Pemerintah telah menggelontorkan anggaran hampir Rp7 triliun untuk pembangunan dan penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan sensus ekonomi. Namun, kualitas data yang dihasilkan ternyata masih menjadi perhatian serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mengakui, data yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara akurat. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena DTSEN kini mulai digunakan sebagai salah satu fondasi pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, termasuk penyaluran subsidi dan bantuan sosial.
“Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya, Rabu (26/8/2026).
Sorotan terhadap akurasi DTSEN menjadi semakin krusial seiring rencana pemerintah menerapkan kebijakan subsidi berbasis kelompok kesejahteraan atau desil. Salah satunya terkait rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 9 dan 10.
Persoalannya, apabila klasifikasi desil belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, kebijakan tersebut berpotensi menyasar masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi. Dengan kata lain, kesalahan data bukan sekadar persoalan statistik, melainkan dapat berdampak langsung terhadap kehidupan dan daya beli masyarakat.
Pemerintah kini tengah melakukan perbaikan terhadap DTSEN agar data yang tersedia benar-benar mampu mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih aktual dan akurat. Pada saat yang sama, sistem subsidi juga terus disiapkan agar kebijakan berbasis data dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran.
Purbaya memastikan pemerintah juga menyiapkan mekanisme case by case bagi masyarakat yang mengalami persoalan atau ketidaksesuaian data, khususnya sebelum proses pembaruan DTSEN selesai secara menyeluruh.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko masyarakat yang berhak menerima subsidi justru terlewat akibat persoalan administrasi atau kesalahan dalam klasifikasi data.
Menkeu berharap proses pembenahan yang dilakukan saat ini dapat menghasilkan basis data yang jauh lebih rapi dan dapat diandalkan pada tahun mendatang.
“Tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” harap Purbaya.
- Penulis: redaksi
